Berita
Diklat Pengelolaan Aset Daerah
13 November 2015 - Jumlah Dilihat: 149
 
 

Aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksananan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah serta dapat pula meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang signifikan. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu.

Penatausahaan aset daerah harus berdasarkan pada kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sejalan dengan itu, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain disebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Adapun permasalahan yang muncul mengenai penatausahaan aset daerah, salah satunya disebabkan karena kompetensi para pengelola aset daerah dalam menyajikan informasi dan data mengenai aset tetap dalam neracanya masih belum sesuai harapan.

Diklat Pengolahan Aset Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pengelola aset daerah mulai dari gambaran umum pengolahan aset daerah, perencanaan dan penganggaran sampai dengan kerangka akuntansi dan laporan aset.

Sehubungan dengan itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung memandang perlu menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Aset Daerah bagi pegawai yang menangani Aset/ Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembukaan Diklat Pengelolaan Aset Daerah Ini di buka oleh kapusdiklat kemendagri regional bandung Dra. Rina Kentiana, M.Si dan ditutup oleh Kabid Diklat Teknis Fungsional Herson Simbolon, SH, M.Si yang Diselenggarakan Di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung, Jalan Sukajadi Nomor 185 Bandung, Terhitung 06 ( Enam ) Hari Mulai Dari Tanggal 09 Februari Sampai Dengan 14 Februari 2015, Peserta Diklat Ini Di ikuti oleh 30 orang pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adapun Biaya Penyelenggaraan Diklat Ini Dibebankan Kepada Dipa Apbn Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung Tahun Anggaran 2015.
Adapun Materi Yang Disajikan Dalam Diklat Ini, Terdiri Dari :

Pengelolaan Aset Berbasis Akrual.
Perencanaan, Pengadaan, Penyimpanan Aset.
Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset.
Penatausahaan Dan Implementasinya Dengan Menggunakan Simda-Bmd.
Pemeliharaan, Pengamanan Dan Penghapusan Bmd.
Inventarisasi Dan Update Kir-Bmd.
Akuntansi Dan Pelaporan Bmd Dengan Aplikasi Simda-Bmd.
Metode Diklat Ini Secara Umum Menggunakan Metode Andragogi, Dengan Variasi Antara Lain :

Ceramah
Tanya Jawab
Diskusi
Observasi Lapangan
Dan Lain-Lain.
Adapun Tujuan Umum Dari Diklat Pengelolaan Aset Daerah Yaitu Agar Peserta Dapat Meningkatkan Kompetensi Aparat Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah Kita Harus Memahami, Bahwa Bagaimanapun Tertib Admisnistrasi, Termasuk Administrasi Keuangan Harus Bisa Dijamin. Jangan Sampai Kita Membuat Kesalahan-Kesalahan Bersifat Administratif, Karena Hal Itu Akan Mendatangkan Persoalan Yang Jauh Lebih Rumit Dan Lebih Berat Pada Kita Semua. Artinya Kesalahan Sedikit Saja Dalam Penatausahaan Keuangan Akan Menimbulkan Berbagai Tafsiran Termasuk Mungkin Tuduhan Penyelewengan, Itu Sebabnya Para Pemegang Kas Kegiatan Dan Keuangan Di Lingkup Bagian, Bidang Atau Dinas, Harus Betul-Betul Paham Tentang Berbagai Ketentuan Yang Berlaku.

Perlu Juga Kiranya Kita Ingat, Bahwa Di Waktu Mendatang, Pengelolaan Aset Daerah Di Tingkat Unit-Unit Kerja, Akan Lebih Besar Peran Dan Tanggungjawabnya. Hal Itu Terkait Dengan Rencana Untuk Lebih Memperbaiki Sistem Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Aset Daerah Secara Menyeluruh, Sehingga Bisa Tercapai Kondisi Pengelolaan Aset Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel.

 
LOGIN BADAN/LEMBAGA